Pelantikan Pejabat PPNS Kementerian ESDM dan KKP

Jakarta, 15 Nopember 2011 - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melantik 21 (dua puluh satu) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pejabat PPNS dilantik dan diangkat sumpah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, DR Freddy Harris, ACCS sebagai Plh Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Oemar Senoadji yang dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta para undangan. Sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut adalah Adi Ashari, SH, MH dan M Yunus Affan, SH, MH.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil diwakili secara simbolis oleh Ir Alihudin Sitompul, MM dan Sentot Krisnanto, SH perwakilan dari masing-masing kementerian. Dalam kata sambutannya DR Freddy Haris, ACCS menegaskan bahwa jabatan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan jabatan yang penting sebagai pengawal dari undang-undang yang menjadi pilar hukum kementerian yang bersangkutan. Untuk saat ini Pejabat PPNS kurang lebih ada sekitar 30ribu jumlah PPNS yang tersebar di seluruh Indonesia dari berbagai kementerian. Namun dari jumlah tersebut tidak semuanya aktif karena ada PPNS yang telah berhenti, dimutasi ke bidang non-teknis operasional dan tidak melaporkannya kepada Menteri Hukum dan HAM sehingga sebagai instansi yang menerbitkan SK, pemberhentian, pemutasi serta pembuatan KTP PPNS dan pelantikannya sudah seharusnya menata ulang agar data dan administrasi tertata dengan baik. (idr)

Humas Ditjen AHU